Lalu Serinata Didakwa Korupsi Berjemaah

    Share


    Registration date : 1970-01-01

    hot tread Lalu Serinata Didakwa Korupsi Berjemaah

    Post by  on Thu Jan 22, 2009 6:15 pm

    MATARAM, KAMIS Mantan Gubernur NTB, Drs H Lalu Serinata, didakwa terlibat tindak pidana korupsi secara berjemaah ketika menjabat Ketua DPRD NTB periode 1999-2004, dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Kamis.

    Sidang perdana kasus dugaan korupsi dana APBD NTB tahun 2003 itu dipimpin Putu Suika, SH selaku ketua majelis hakim dibantu empat orang hakim anggota masing-masing Tjutjut Atmadja, SH, MH CN; Harini, SH; Surya Yulie Hartanti, SH; dan Indria Miryani, SH.

    Sementara Tim JPU yang membacakan dakwaan itu terdiri atas Faturrahman, SH (Kasi Penuntutan Kejati NTB) selaku ketua, beranggotakan Peri Ekawirya, SH (Kasi Pidum Kejari Mataram), dan Hasan Basri, SH (Kasubsi Pratut Kasi Pidsus Kejari Mataram).

    Serinata didakwa berlapis, yakni didakwa melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara cq Pemerintah Provinsi NTB sebesar Rp 7,9 miliar dan lebih dari Rp 2,5 miliar pada dakwaan kedua sehingga total kerugian negara mencapai Rp 10 miliar.

    Beramai-ramai

    Dalam dakwaan pertama, Serinata selaku Ketua DPRD NTB sekaligus Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) bersama-sama dengan saksi Rahmat Hidayat, Drs Abdul Kappi, dan H Abdurrahim, SH, CN, masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD NTB sekaligus sebagai Wakil Ketua PURT (juga tersangka dalam berkas terpisah) telah melakukan penyimpangan.

    Penyimpangan dimaksud yakni penggunaan biaya pendukung penunjang kegiatan Dewan tanpa didukung bukti-bukti rincian kegiatan yang sah, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dewan dan pada kenyataannya biaya tersebut dibagi-bagikan dan diterimakan kepada unsur pimpinan dan anggota DPRD NTB serta Sekretaris DPRD NTB.

    Biaya yang dibagi-bagikan itu dalam bentuk uang tunai setiap bulan maupun insidentil sebagai tambahan penghasilan di luar gaji anggota DPRD. "Hal tersebut menyimpang dari ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000," ujar Peri Ekawirya saat membacakan dakwaan tersebut.

    Selain penyimpangan dana PURT, maka Serinata dan para wakil ketua DPRD NTB beserta anggota DPRD NTB lainnya secara bersama-sama atau korporasi melakukan penyimpangan dalam penggunaan pos tunjangan kesejahteraan Dewan sebesar lebih dari Rp 1,16 miliar.

    Penggunaan dana lainnya yang dianggap menyimpang yakni anggaran biaya pendukung penunjang kegiatan dewan untuk biaya mobilitas pimpinan dan anggota Dewan sebesar Rp 1,72 miliar.

      Current date/time is Sun Dec 04, 2016 3:07 pm