Bojonegoro Institute Kritik RAPBD 2009

    Share


    Registration date : 1970-01-01

    hot tread Bojonegoro Institute Kritik RAPBD 2009

    Post by  on Thu Jan 22, 2009 6:20 pm

    BOJONEGORO, KAMIS Bojonegoro Institute mengkritik Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro atau RAPBD 2009. Kebanyakan kalangan masih terjebak pada kasuistik pos anggaran tertentu sehingga dokumen perencanaan daerah jarang dijadikan dasar dalam pembahasan penganggaran.

    Direktur Bojonegoro Institut Joko Purwanto, Kamis (22/1), menjelaskan, dilihat pada pembahasan RAPBD 2009, ternyata alokasi anggaran di dokumen Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) ke RAPBD bisa dikatakan tidak dijadikan dasar dalam penyusunan RAPBD. Sejumlah pos anggaran di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada dokumen RAPBD 2009 tidak konsisten dengan PPAS dan KUA, katanya.

    Dia mencontohkan pada Dinas Pendidikan khususnya pada pos belanja langsung dan tidak langsung yang tercantum dalam PPAS sebesar Rp 379,74 miliar. Namun, dalam dokumen RAPBD 2009 pada pos yang sama dianggarkan sebesar Rp 389763 miliar. "Ada selisih sebesar Rp 10,023 miliar. Ketidakkonsistenan itu juga terjadi di SKPD-SKPD lain," katanya.

    Lebih lanjut, Joko memaparkan pada pengalokasian di sektor pendapatan terjadi ketidakkonsistenan juga. Dia menyebutkan pada pos pendapatan asli daerah (PAD) menyangkut retribusi dan pajak. Sebagai contoh retribusi pelayanan kesehatan Rp 23,9 miliar atau 41,35 persen dari PAD, pajak penerangan jalan (PPJ) Rp 10,6 miliar (18,34 persen), retribusi parkir Rp 3,6 miliar (6,23 persen), retribusi pengganti biaya cetak kartu tanda penduduk, dan akte catatan sipil Rp 1,2 miliar (2,08 persen).

    Joko menilai penyumbang PAD dominan yang tidak mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat miskin adalah retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi pengganti biaya cetak KTP dan akte sipil. Ini kan langsung bersentuhan dengan lapisan masyarakat paling bawah. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dalam upaya mendapatkan PAD disarankan tidak memberatkan pada sektor usaha dan masyarakat, papar Joko.

    Dalam pengalokasian belanja tidak terduga, alokasi belanja tidak langsung agar mempertimbangkan realisasi anggaran tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2008, alokasi belanja tidak terduga mencapai Rp 7 miliar, pada 2009 hanya Rp 443,3 juta.

    Pengalokasian tersebut dinilai sangat tidak mencerminkan potensi Kabupaten Bojonegoro yang memiliki potensi bencana banjir, puting beliung, dan kekeringan. Peristiwa bencana banjir akhir 2007 hingga awal 2008 yang melanda melanda 147 desa di 17 kecamatan menimbulkan kerugian Rp 598,32 miliar.

    "Kami sangat mengapresiasi adanya inisiasi dari legislatif untuk meminta dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta itikad baik dari eksekutif untuk menyampaikan RKA SKPD pada eksekutif. Hal itu merupakan kemajuan besar dalam pembahasan anggaran di Bojonegoro. Upaya untuk mendasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas sedikit ada langkah maju, ujar Joko.

    Dia menambahkan proses penganggaran daerah harus berdasar dan konsisten dengan proses perencanaan daerah. Proses perencanaan daerah harus menaati dokumen perencanaan nasional termasuk proyek blok Cepu dan program-program nasional di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

    Merujuk sejumlah kelemahan yang terjadi dan atas dasar prinsip transparansi dan akuntabilitas, Bojonegoro Institute mendorong eksekutif dan legislatif pascapengesahan RAPBD 2009 mewujudkan agar dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dipublikasikan ke masyarakat luas, melalui media cetak, elektronik, atau online. Ini bertujuan supaya sistem kontrol masyarakat dapat berjalan dengan baik, katanya menegaskan.


      Current date/time is Sun Dec 04, 2016 11:16 pm