Cetro: Parpol Tak Serius Tempatkan Perempuan di Legislatif

    Share


    Registration date : 1970-01-01

    hot tread Cetro: Parpol Tak Serius Tempatkan Perempuan di Legislatif

    Post by  on Thu Feb 05, 2009 12:03 am

    JAKARTA, RABU Koordinator Centre for Electoral Reform (Cetro) Hadar N Gumay menilai penggunaan aturan kuota keterwakilan perempuan (zipper system)
    terbuka terbatas hingga suara terbanyak tidak akan memberikan pengaruh
    yang cukup signifikan terhadap keterwakilan perempuan. Sejak awal,
    partai politik tidak serius menempatkan anggota legislatif perempuan.
    "Sejak awal sistem zipper
    memang sudah lemah, apalagi setelah dikombinasikan dengan sistem yang
    terbuka terbatas, terlebih lagi dengan terbuka dengan lebar. Sepertinya
    ini sudah didesain partai politik yang tidak ingin menempatkan anggota
    legislatif perempuan," ungkap Hadar N Gumay di Jakarta, Rabu (4/2).
    Dengan
    sistem terbuka tetapi terbatas, penentuan suara ditentukan dengan suara
    terbanyak jika memperoleh suara lebih dari 30 persen memungkinkan
    adanya keterwakilan perempuan di legislatif. Namun, itu baru bisa
    efektif jika partai dapat tiga kursi, entah nomer satu, dua, ataupun
    tiga. Namun jika meraih suara kurang 30 persen hasilnya kalah.
    "Jadi model zipper system cukup lemah, tidak ada saksi untuk partai, dan memang sejak awal sepertinya partai tidak support
    terhadap perempuan duduk sebagai anggota legislatif. Keterwakilan ini
    akan semakin sulit pasca-keputusan Mahkamah Konstitusi menetapkan
    penentuan calon terpilih menggunakan suara terbanyak," ungkap Hadar.
    Disinggung
    apakah dengan sistem suara terbanyak tidak akan ada perempuan yang akan
    menjadi anggota legislatif karena tidak mampu meraup suara, Handar
    menyatakan, hal itu belum bisa dipastikan.
    "Kalau dikatakan
    mereka tidak mampu, saya kira tidak juga karena 2004 telah menunjukan
    mereka mampu. Jangan terlalu khawatir. Kalau kita dorong menggunakan
    peraturan KPU memang akan bermasalah kecuali lewat perpu. Saya
    perkirakan, dengan kekuatan parpol yang seperti dahulu, maka setidaknya
    akan ada 49 kursi perempuan di DPR," ungkapnya.
    Perhitungan Hadar
    yang berdasarkan hasil Pemilu 2004 yang menghasilkan 65 orang atau 11,
    5 persen anggota perempuan di DPR maka dengan sistem ziper terbuka
    terbatas atau sebelum diubah MK jumlah anggota perempuan naik menjadi
    75 perempuan. Jika menggunakan suara terbanyak dengan data tahun 2004,
    maka akan ada 77 orang perempuan duduk di DPR.
    Serahkan kepada PartaiMenyinggung tentang affirmative action
    agar keterwakilan perempuan seperti yang diharapkan KPU, Hadar
    berpendapat, sebaiknya KPU menyerahkan kebijakan itu kepada parpol.
    Mereka sendiri yang akan menentukan keterwakilan perempuan dengan cara
    membuat komitmen, misalnya 20 persen anggota terpilih diserahkan kepada
    perempuan.
    "Daripada habis energi untuk masalah affirmative action
    ini, lebih baik KPU membuat komitmen dengan parpol untuk mengalokasikan
    keterwakilan perempuan sebagai anggota dewan misal 20 persen. Cara
    menentukan diserahkan kepada masing-masing parpol, jadi KPU tinggal
    menagihnya saja," ungkapnya. (ESY)

      Current date/time is Fri Dec 09, 2016 10:23 pm