Sanksi Ekstra Keras Harus Dijatuhkan agar Jera

    Share


    Registration date : 1970-01-01

    hot tread Sanksi Ekstra Keras Harus Dijatuhkan agar Jera

    Post by  on Thu Feb 05, 2009 12:06 am

    JAKARTA, RABU — Aksi demonstrasi anarkis di Medan,
    Sumatera Utara, yang berujung pada kematian Ketua DPRD Sumut Abdul Azis
    Angkat, Selasa kemarin, mengundang keprihatinan mendalam. Pemerintah
    didesak bisa bertindak tuntas dan ekstra keras kepada para pelaku serta
    siapa saja yang terbukti terlibat.

    Rektor Universitas Paramadina
    Anies R Baswedan menegaskan, Rabu (4/2), tindakan ekstra keras
    bertujuan membangun efek jera bagi siapa saja. Dengan begitu, siapa pun
    yang berniat memaksakan kehendak dengan melakukan kekerasan, kapan pun
    atau dengan alasan apa pun, harus berpikir berkali-kali sebelum berbuat.

    ”Kasus
    macam ini tidak bisa ditolerir. Tindakan ekstra keras harus dilakukan.
    Kasusnya pun harus tuntas. Hal itu bukan hanya untuk menjamin adanya
    jaminan keadilan melainkan juga untuk memberi pesan yang jelas, zero tollerance (toleransi nol) bagi berbagai bentuk kekerasan dalam politik,” ujar Anies.

    Hal itu disampaikan Anies di sela-sela peluncuran buku Biografi Laksamana Muda John Lie sekaligus seminar ”Nilai-Nilai Kepahlawanan” di Universitas Paramadina.
    Anies
    mengingatkan, toleransi nol macam itu harus dilakukan jika Indonesia
    tidak ingin bernasib serupa dengan sejumlah negara demokrasi lain, yang
    kerap akrab dengan berbagai macam aksi kekerasan seperti India,
    Pakistan, Bangladesh, dan Filipina.

    Selain secara hukum, tindakan
    ekstra keras juga dapat ditempuh dengan membatalkan seluruh gagasan
    atau agenda yang diusung oleh para pelaku kekerasan. Dalam kasus Medan
    berarti agenda pemekaran daerah Provinsi Tapanuli.

    ”Jadi orang akan takut. Kalau memang mau mengusung agenda tertentu, mereka akan melakukannya secara damai. Let's do it peacefully.
    Begitu Anda lakukan kekerasan, keluar saja sana. Anda tidak bisa lagi
    mengajukan itu karena Anda telah mengacaukannya dengan berbuat anarkis.
    Jadi, bukan sekadar menghukum pelaku, tapi juga menghentikan agenda
    yang diusung,” tambah Anies.

    Lebih lanjut, Anies juga mengimbau
    masyarakat tidak salah dalam memahami masalah sehingga malah
    mengaburkan substansi persoalan yang ada. Anies berpendapat, berbagai
    kekerasan, baik yang terjadi di Medan, maupun di daerah lain sebelumnya
    hanya bersifat lokal.

    Artinya, tambah Anies, kekerasan dan
    kekacauan di berbagai daerah seperti selama ini terjadi tidak dapat
    diterjemahkan sebagai kekacauan, baik dalam demokrasi, maupun secara
    spesifik kehidupan berdemokrasi di Indonesia, apalagi jika itu kemudian
    diyakini bakal terjadi dan mewarnai pemilihan umum mendatang.

    ”Hampir
    semua orang yakin pilkada atau pemilu selalu dan akan ricuh. Tapi harus
    diingat, total kabupaten-kota ada sekitar 520 daerah. Coba diingat, apa
    pilkada di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan Jawa Timur yang ada
    perpanjangannya sampai ricuh? Kan kalau diurut satu per satu enggak ada
    tuh,” ujar Anies.

    Kebablasan
    Sementara
    itu, dalam kesempatan sama, Wakil Ketua MPR AM Fatwa menilai peristiwa
    tragis yang terjadi di Medan tersebut sebagai suatu hal yang kebablasan
    dan emosional, walau sebenarnya aturan perundang-undangan tentang
    pemekaran daerah seperti itu sebenarnya sudah diatur.

    ”Aksi
    kekerasan tidak boleh ditoleransi, sementara masyarakat juga jangan
    mengutamakan ego daerah masing-masing. Aturan dan prosesnya kan sudah
    ada dan jelas. Kenapa memaksa dengan kekerasan? Selain itu kan sekarang
    ini apa momennya tepat, nanti lah setelah Pemilu 2009. Kenapa harus
    sekarang juga?” ujar Fatwa menyesalkan.

      Current date/time is Wed Dec 07, 2016 12:50 am