Tak Ada Penanggung Jawab Rehabilitasi Lingkungan Nasional

    Share


    Registration date : 1970-01-01

    hot tread Tak Ada Penanggung Jawab Rehabilitasi Lingkungan Nasional

    Post by  on Thu Feb 05, 2009 12:56 am

    JAKARTA, RABU — Hingga kini, tak ada satu lembaga
    pemerintah pun memiliki tanggung jawab khusus melakukan rehabilitasi
    lingkungan yang rusak. Setiap lembaga bergerak dengan program dan
    kewenangannya, tanpa koordinasi yang baik.

    Hal itu diakui para
    pihak yang selama ini menangani persoalan lingkungan. ”Kami tidak
    menangani pemulihan kualitas lingkungan karena bukan lembaga
    operasional,” kata Deputi III Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang
    Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan
    Lingkungan Masnellyarti Hilman di Jakarta, Selasa (3/2). Sebagai
    kementerian negara, Kementerian Negara Lingkungan Hidup bersifat
    koordinasi dan sebatas membuat kebijakan.

    Badan Perencanaan dan
    Pembangunan Nasional (Bappenas) pun berencana memasukkan rehabilitasi
    lingkungan dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). Itu pun
    sebatas daerah aliran sungai (DAS).

    ”Penanggung jawab pemulihan
    kualitas lingkungan secara khusus memang belum ada,” kata Direktur
    Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas Basah Hernowo.

    Rentetan bencana lingkungan pun masih akan terjadi seiring akar masalah kerusakan lingkungan yang belum tertangani.

    Di tengah ketidakjelasan penanganan menyeluruh kerusakan lingkungan, lebih dari 60 DAS di Indonesia berstatus kritis.

    Berdasarkan
    data Kementerian Negara Lingkungan Hidup, tutupan vegetasi di DAS
    Bengawan Solo tersisa 1,39 persen pada tahun 2007 dari 2,04 persen
    tahun 2000. Tutupan vegetasi DAS Ciliwung tersisa 2,42 persen (2007)
    dari 9,43 persen (2000). Sesuai ketentuan, tutupan vegetasi di kawasan
    DAS minimal 30 persen.

    Soal kemauan

    Mantan
    Menteri Negara Lingkungan Hidup Sonny Keraf mengatakan, upaya
    merehabilitasi lingkungan butuh kemauan keras. Selama ini memang tidak
    ada satu lembaga pemerintah pun yang bertanggung jawab soal
    rehabilitasi. ”Bukan berarti tidak mungkin. Tetap ada jalan yang bisa
    ditempuh,” ujarnya.

    Salah satunya, presiden mengambil keputusan
    khusus untuk merehabilitasi lingkungan yang hancur. Konsekuensinya,
    kelembagaan bersih dan transparan dengan anggaran besar untuk program
    bertahun-tahun.

    Program melibatkan pemerintah daerah berikut anggarannya. ”Setahu saya, itu belum pernah dilakukan,” katanya.

    Menurut
    Masnellyarti, pihaknya sedang membahas masukan kebijakan lingkungan
    bagi Bappenas. Prinsipnya, meminta agar lingkungan dijadikan faktor
    penentu pengambilan kebijakan di setiap sektor. ”Selama ini lingkungan
    selalu dikalahkan ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi,”
    ujarnya. (GSA)

      Current date/time is Tue Dec 06, 2016 9:57 am