Membaca Pemikiran Saurip Kadi Memandang Pemilu Indonesia

    Share


    Registration date : 1970-01-01

    hot tread Membaca Pemikiran Saurip Kadi Memandang Pemilu Indonesia

    Post by  on Fri Feb 06, 2009 5:44 pm

    TULISAN ini adalah hasil analisis dan perenungan
    yang mendalam atas apa yang terjadi dalam tiga kali persidangan terkait
    UU Pilpres, yang saya jalani selaku pemohon prinsipal; perkara 51 di
    Mahkamah Konstusi Republik Indonesia. Mohon maaf tidak satu pun teori
    dalam tulisan ini yang dapat Anda temukan, semuanya mengalir begitu
    saja dari logika seorang warga negara yang menuntut kedaulatan rakyat.
    Meminjam kata mutiara Cicero Bapak Retorika, The good men Speak well.

    Dalam
    kesempatan ini juga saya mengajak jangan terjebak pada pendefinisian
    “retorika” yang sempit. Retorika sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai
    akar sejarah yang mulia. Apa yang selama ini diributkan tak lebih hanya
    kelakar. Seperti kesan saya mengamati retorika persidangan di Mahkamah
    Konstitusi

    Aroma Kekuasaan

    Alkisah
    selama tiga kali masa persidangan, setelah menyimak penjelasan,
    pandangan dan pendapat Pemerintah dan DPR beserta para ahli yang
    dihadirkan dalam persidangan gugatan perkara No.51/PUU-VI/2008, kini
    dapat ditemukenali (diindentifikasi) bahwa dari pihak Pemerintah dan
    DPR masih berkeinginan untuk mempertahankan Pasal 9 UU No. 42 tentang
    Pilpres yang mempersyaratkan 20% kursi di DPR atau 25 % perolehan suara
    sah di tingkat nasional bagi Partai atau Gabungan Partai yang akan
    mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.

    Sangat disayangkan,
    Pemerintah dan juga DPR termasuk para ahlinya sangat tidak menjawab
    secara utuh pokok persoalan atau inti gugatan pemohon ajukan, kecuali
    sebagian kecil saja, dan itu pun kabur. Lagi pula pandangan, penjelasan
    dan pendapat yang mereka sampaikan sama sekali tidak koheren, sebagian
    hanya mengutip teori-teori kuno yang sudah ketinggalan zaman dan lebih
    parah lagi tidak menggunakan logika dari pokok masalah yang pemohon
    gugat.

    Contoh, ketika bicara bahwa kita adalah negara
    demokrasi, Pemerintah dan DPR serta para ahlinya tidak memahami bahwa
    sistem kenegaraan kita sesungguhnya belum memenuhi persyaratan atau
    kaidah yang paling pokok sebagai negara demokrasi. Begitu pula ketika
    membicarakan sistem pemerintahan, mereka belum atau tidak menyadari
    bahwa nama Presidensial yang kita gunakan barulah sebatas judul,
    karena tanpa logika yang seharusnya dipenuhi oleh sebuah sistem
    presidensial.

    Akibat yang tidak bisa di hindari maka pandangan
    dan pendapat mereka ngambang, dan sama sekali belum atau tidak
    menjawab pokok masalah atau inti gugatan yang Pemohon ajukan. Sangat
    disayangkan pula para ahli yang menyampaikan pendapatnya tidak memahami
    atau pura-pura (atau mungkin sungguh-sungguh) tidak tahu realita
    politik yang nyata-nyata terjadi saat ini, sehingga argumentasi yang
    diajukan otomatis terbantahkan oleh dirinya sendiri dalam praktek
    penyelenggaraan negara.

    Kesemrawutan Sistem Kenegaraan Penyebab Utama Distorsi Kedaulatan Rakyat.
    Pemerintah
    dan DPR beserta para ahli yang dihadirkan tidak melihat realita
    kesemrawutan sistem kenegaraan kita. Mereka tidak memahami bahwa
    hakikat demokrasi bukan karena adanya Pemilu, dan atau kelembagaan
    negara lain seperti adanya DPR, Presiden, dan lain-lainnya. Padahal
    dalam kaitan Pemilu, makna demokrasi baru akan lahir ketika logika
    Pemilu haruslah dipatuhi terlebih dahulu.

    Tanpa mematuhi logika
    dan kaidah dasar Pemilu, maka Pemilu akan kehilangan arti. Kondisi ini
    pernah terjadi selama Orde Baru, Pemilu kita laksanakan setiap 5 tahun,
    tapi kita hidup dalam sistem negara otoriter. Pemilu adalah mekanisme
    politik untuk ”transfer” kedaulatan (Kekuasaan Tertinggi Dalam Mengatur
    Negara) dari sang Pemilik kekuasaan, yaitu Rakyat kepada pihak yang
    dipilihnya (dipercaya).

    Maka dalam Pemilu di negara manapun,
    Rakyat mempunyai 2 (dua) dasar dalam menjatuhkan pilihannya, yaitu
    PROGRAM yang ditawarkan dan KONTESTAN (Pelaksana Program).

    Di
    sanalah maka dalam sistem Presidensial di negara manapun tidak ada
    partai menawarkan program, karena yang dijadikan program Pemerintah
    sama sekali bukan program partai, tapi program Calon Presiden pemenang
    pemilu. Maka di manapun, dalam sistem Presidensial urut-urutan Pemilu
    adalah Pemilu Presiden dulu, baru Pemilu DPR.

    Sehingga waktu
    memilih DPR, Rakyat sudah mempertimbangkan karakter Presiden terpilih.
    Hal yang demikian, haruslah ”built in” dengan pengaturan kedudukan
    Presiden dan juga Anggota DPR yang sama-sama tidak bisa dicopot di
    tengah jalan (kecuali kriminal), dan status anggota DPR dalam sistem
    presidensial sama sekali bukan wakil partai, tapi seutuhnya sebagai
    wakil rakyat dan karenanya dalam DPR pada sistem presidensial di negara
    manapun tidak ada lembaga Fraksi yang menyuarakan kepentingan partai
    atau gabungan partai sebagaimana layaknya dalam sistem Parlementer.

    Hal
    yang demikian terkait erat dengan tehnis Pemilu, dimana dalam
    Presidensial, dalam Pemilu Rakyat langsung mencoblos tanda gambar orang
    yang akan dipilih, artinya yang dipercaya adalah orang (Calon Presiden
    atau Calon Anggota DPR). Sedangkan dalam Parlementer sebaliknya, yang
    dicoblos rakyat adalah tanda gambar partai, artinya yang dipercaya
    rakyat adalah partai. Di sanalah maka dalam Presidensial yang membentuk
    Kabinet adalah Presiden Pemenang Pemilu, sedangkan dalam Parlementer
    yang membentuk Kabinet adalah Partai Pemenang Pemilu.

    Dan,
    tidak cukup ini saja, karena dalam Presidensial kedudukan Kepala Negara
    dan Kepala Pemerintah adalah figur yang sama yaitu Presiden, maka dalam
    Presidensial pemerintah tidak boleh terlibat dalam membuat
    Undang-undang. Hal ini bisa dilihat contoh konkret dalam kasus aktual
    yang baru saja terjadi yaitu, perpanjangan tentara Amerika di Irak,
    Presiden Amerika ditentang oleh DPR dan bahkan Partainya sendiri. Tapi
    Presiden sebagai Kepala Negara dapat menggunakan Hak Veto nya terhadap
    Undang-Undang yang telah di SAH kan oleh DPR. Hal ini baru mungkin
    kalau Pemerintah tidak terlibat membuat UU.

    Tanpa memahami
    keutuhan logika demokrasi secara utuh, maka yang terjadi adalah
    kerancuan berpikir dari jawaban dan pendapat Pemerintah dan DPR
    berserta para ahlinya dalam mengemukakan teori-teori yang dijadikan
    alasan, antara lain seperti yang disampaikan oleh Prof Katjung Marijan,
    seolah ada kekhawatiran akan terjadi perlombaan antara Presiden dan
    Legislatif.

    Padahal kedua lembaga ini mempunyai bidang garapan
    yang berbeda satu dengan lainnya. Kalau saja demokrasi kita sudah
    diatur dengan logika yang seharusnya, niscaya perlombaan tersebut tidak
    akan pernah terjadi. Hal ini terjadi karena dalam 4 (empat) kali
    amandemen UUD-45 tidak didahului dengan perubahan paradigma atau
    platform dari sistem negara Otoriter menjadi Demokrasi. Karena
    perubahan yang dilaksanakan langsung menukik pada pasal-pasal yang
    sifatnya reaktif terhadap praktik-praktik kenegaraan yang otoriter
    selama era Orde Baru.

    Dari logika politik yang demikian itu
    pula, maka di negara pengikut sistem Presidensial di mana pun, tidak
    ada Ketua Partai (penebalan dari penulis) menjadi Calon Presiden.
    Berbeda kalau dalam sistem Parlementer, karena rakyat percayanya kepada
    partai, maka otomatis Ketua Partai wajib menjadi Calon Perdana Menteri.
    Hal
    ini pula yang menyebabkan dalam sistem Parlementer, Program Kerja
    Pemerintah adalah Progran Partai pemenang Pemilu yang di tawarkan
    kepada saat Pemilu, sedangkan dalam sistem Presidensial Program Kerja
    Pemerintah adalah program Calon Presiden Pemenang Pemilu yang sudah
    ditawarkan kepada publik saat kampanye Pemilu.

    Sudah barang
    tentu program adalah kuantitatif sehingga terukur, bukan slogan seperti
    yang terjadi di negara kita. Maka di negara tetangga kita tidak ada
    pemerintahan membohongi rakyatnya, seperti di kita, karena dengan
    program dalam bentuk tertulis maka para menteri dan lembaga negara
    lainnya, mempunyai pedoman dalam menjabarkan program kerja Departemen/
    Lembaga masing-masing. Sehingga di akhir sebuah pemerintahan penilaian
    rakyat terhadap kinerja pemerintah hanyalah persoalan angka Rapor
    merah atau biru.

    Di negara kita UUD dan UU Pilpres belum
    mewajibkan Calon Presiden membuat program, maka yang di tawarkan dalam
    Pemilu sudah pasti slogan, visi dan misi yang sifatnya kualitatif,
    tidak terukur sehingga tidak mungkin bisa ditagih. Sehingga yang
    terjadi janji-janji politik sangat potensial untuk tidak dilaksanakan
    seperti yang terjadi selama ini.

    Memang tidak mungkin ada
    negara akan mengadopsi sistem kenegaraan dari negara lain, apalagi kita
    yang mempunyai banyak kekhasan, tapi hal yang terpenting adalah
    penggunaan akal sehat dan budi luhur, di mana logika demokrasi dan
    kaidah-kaidah dasar dalam menyusun sistem demokrasi benar-benar
    ditegakkan. Dengan demikian, dalam membuat UU Pemilu tidak sampai
    menyebabkan Pemilu itu sendiri kehilangan makna, seperti yang kita
    alami.
    Sebagaimana dalam Pemilu 2004, dalam Pemilu April 2009
    mendatang Partai-partai akan kembali mengobral janji, padahal hal
    demikian adalah pembohongan sekaligus pembodohan publik, karena
    mustahil program kerja Partai (pemenang Pemilu sekalipun) akan
    direalisasikan. Karena, yang akan dijadikan program Pemerintah adalah
    janji atau program yang ditawarkan oleh para Capres dalam kampanye
    Pilpres bulan Juli mendatang, sama sekali bukan Program Partai yang
    manapun termasuk Partai pemenang Pemilu sekalipun.

    Begitu pula
    kalau dikaitkan dengan hak Partai atau Gabungan Partai Peserta Pemilu
    dalam mencalonkan Presiden, pertanyaan yang perlu diajukan siapa yang
    bakal dicalonkan oleh Partai-partai peserta Pemilu sebagai Calon
    Presiden. Kalau toh ada partai yang berani menyebut nama bakal Calon
    Presiden, persoalan juga akan muncul yaitu ketika dirinya tidak
    memperoleh 20% kursi DPR atau 25 % suara sah ditingkat nasional.

    Artinya
    ada Hak Rakyat (Dalam hal ini untuk memilih Calon Presiden) yang hilang
    karena persyaratan tersebut dan itu ”sah” karena dibuat dalam kebijakan
    hukum. Cicero pun tersenyum kecut melihat kadar retorika elite di
    Indonesia. Seraya berkata, wouw begitu banyak logika kuldesak di negeri
    Anda. (Mayjen Saurip Kadi, adalah mantan Aster KSAD yang kini aktif menulis buku)

      Current date/time is Thu Dec 08, 2016 6:53 pm