Stop Pemekaran Daerah Baru

    Share


    Registration date : 1970-01-01

    hot tread Stop Pemekaran Daerah Baru

    Post by  on Fri Feb 06, 2009 5:45 pm

    JAKARTA, KAMIS - Aksi
    kekerasan di Sumatera Utara yang menewaskan Ketua DPRD Sumatera Utara
    Abdul Azis Angkat merupakan momentum untuk melakukan moratorium
    pemekaran daerah baru.

    Moratorium atau penghentian itu
    diperlukan untuk membenahi rancangan dasar kebijakan pemekaran daerah
    yang selama ini telah melenceng dari tujuan awal dan kerap memicu
    konflik.
    Demikian disampaikan pakar politik lokal dan otonomi
    daerah Pratikno dan Purwo Santoso dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
    Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Mereka dihubungi secara
    terpisah, Kamis (5/2).
    Dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan
    Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, Rabu, disimpulkan pemerintah mesti
    secepatnya mengevaluasi daerah otonomi baru dan sekaligus menyiapkan
    kerangka besar sebagai panduan pemekaran wilayah. Mardiyanto
    menyebutkan, kerangka pemekaran itu masih dipersiapkan. Sampai dengan
    2025, jumlah provinsi di Indonesia diprediksi bisa mencapai 40 provinsi.
    Menurut
    Pratikno, sebaiknya pemerintah jangan menunda pembentukan daerah baru.
    ”Setelah pemilihan legislatif dan presiden, jangan dibuka lagi
    kesempatan untuk mengajukan proposal pemekaran daerah,” kata Dekan
    Fisipol UGM itu. Jika hanya ditunda, masyarakat di daerah akan melihat
    ada peluang untuk memperjuangkan pemekaran daerah.
    ”Pemerintah
    harus bisa lebih tegas. Kalau tidak, tuntutan dari bawah akan menguat
    terus dan pemerintah tidak akan mampu menghadang. Hadangan selalu jebol
    seperti pengalaman selama ini,” katanya.
    Menurut Purwo, dengan
    kejadian di Medan itu, DPR dan pemerintah harus berani mengambil
    keputusan politik menetapkan moratorium. Dia menilai tingginya konflik
    yang terjadi selama ini disebabkan oleh lemahnya kontrol pemerintah
    pusat dan luasnya partisipasi masyarakat terhadap pemekaran daerah. Hal
    ini terlihat dari persiapan dan uji kelayakan yang lebih banyak
    diserahkan kepada masyarakat. Akibatnya, kebijakan ini pun menjadi
    sangat mudah dimanfaatkan dan dimanipulasi.
    Mudahnya pengajuan
    aspirasi pemekaran wilayah membuat banyak pihak berlomba-lomba
    memanfaatkannya dengan tujuan mencari keuntungan. Pemekaran daerah pun
    makin melenceng dari tujuan awal, yaitu untuk mengembangkan daerah,
    menjadi celah untuk mencari keuntungan. ”Setiap kali pemerintahan
    daerah wilayah baru terbentuk, dana alokasi umum dari pusat akan
    langsung mengalir,” kata Purwo menerangkan.
    Menurut peneliti
    otonomi daerah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syarif Hidayat,
    dan peneliti Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi
    Jaweng, pertimbangan politik masih menjadi acuan utama pemekaran sebuah
    wilayah otonom. Kerangka normatif yang menjadi prasyarat pembentukan
    daerah otonom baru justru terabaikan.
    Menurut Robert, kriteria
    pemekaran dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
    Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Persyaratan
    Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan
    Daerah sudah sangat jelas mengatur tata cara pemekaran. Namun, aturan
    itu tidak berjalan simetris dengan proses politik yang terjadi.
    ”Semua
    kriteria yang sudah terukur jelas menjadi kabur ketika prosesnya
    menjadi sangat politis. Dalam nuansa politik yang kental itu, uang
    menjadi faktor dominan,” kata Robert menjelaskan.
    Syarif
    menambahkan, kuatnya politisasi dalam pemekaran daerah membuat tujuan
    pemekaran untuk menciptakan demokrasi di tingkat lokal, meningkatkan
    kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
    tak terperhatikan.
    Pemekaran daerah seharusnya memerhatikan
    kondisi bangsa yang masih dalam kondisi transisi, dalam politik maupun
    ekonomi. Karena itu, kemampuan keuangan negara yang lemah harus menjadi
    faktor utama membentuk daerah otonom baru.
    Menurut Syarif,
    moratorium pemekaran seperti yang diinginkan pemerintah tidak akan
    mampu mencegah pemekaran daerah. Keinginan pemerintah itu sudah sering
    diungkapkan, tetapi tidak berjalan karena perbedaan kepentingan antara
    pemerintah dan DPR.
    Sementara itu, Presiden Susilo Bambang
    Yudhoyono mengemukakan, stabilitas keamanan dan ketertiban yang pulih
    dalam lima tahun terakhir adalah hasil kerja pemerintah yang harus
    dijaga, dipelihara, dan dipertahankan. Presiden tidak ingin kondisi itu
    dirusak kembali oleh tindakan anarki seperti terjadi di Medan.
    ”Kita
    harus siap hidup di alam demokrasi. Tetapi kalau sudah seperti itu
    (Medan), menangis dan menyesal kita nanti karena kembali pada era
    gelap, dipandang rendah bangsa-bangsa lain, dan kita sendiri hidup
    merasa tidak tenteram,” ujar Presiden saat meninjau pabrik di Cibitung,
    Bekasi, Jawa Barat.
    Ketua Umum DPP Partai Golkar, yang juga Wakil
    Presiden RI, M Jusuf Kalla dari Washington, Amerika Serikat,
    memerintahkan pengurus DPP Partai Golkar segera berangkat ke Medan
    untuk mencari tahu penyebab dan memantau pemeriksaan kasus tewasnya
    Ketua DPRD Sumut Abdul Azis.
    Wakil Ketua Umum Partai Persatuan
    Pembangunan Chozin Chumaidy menyatakan, kasus meninggalnya Ketua DPRD
    Sumatera Utara Abdul Azis Angkat harus menjadi bahan introspeksi bagi
    kalangan DPR. Kerap kali sebuah RUU pembentukan daerah otonom baru
    diusulkan sebagai inisiatif DPR, padahal persyaratan administrasinya
    belum lengkap terpenuhi.
    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR
    Eka Santosa (Fraksi PDI-P, Jawa Barat IX) berpandangan, insiden
    meninggalnya Azis Angkat tidak akan berpengaruh terhadap proses
    pembahasan RUU provinsi pemekaran Sumatera Utara tersebut.
    Hingga
    Rabu, polisi menambah saksi baru dalam penyidikan kasus demonstrasi
    rusuh di Kantor DPRD Sumatera Utara. Ketiga saksi itu berasal dari
    unsur mahasiswa yang dijemput di tempat kos dan tempat tinggal mereka.
    Mereka adalah Ganda Hutasoit (20), Mikail Sihite (20), dan Sitorus.
    Semuanya adalah mahasiswa Universitas Sisimangaraja Medan. (IRE/SIG/INU/HAR/DIK/NDY)

      Current date/time is Wed Dec 07, 2016 7:28 pm