Atasi Kemiskinan dengan Keadilan

    Share


    Registration date : 1970-01-01

    hot tread Atasi Kemiskinan dengan Keadilan

    Post by  on Fri Feb 06, 2009 5:54 pm

    JAKARTA, JUMAT Kemiskinan bukan saja soal
    ketidakmampuan secara ekonomi, tetapi merupakan kegagalan dalam
    memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan terhadap seseorang atau
    suatu kelompok dalam menjalani hidup secara bermartabat.

    Hal
    tersebut diungkap Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PNN/Bappenas) Paskah
    Suzetta di Jakarta, Jumat (6/2), dalam rangka sosialisasi program
    Peningkatan Akses terhadap Keadilan di Daerah.

    Paskah
    melanjutkan, di hadapan Kepala Daerah Sulawesi Tengah, Sulawesi
    Tenggara, dan Maluku Utara, bahwa masyarakat miskin dan terpinggirkan
    akan sulit mempertahankan atau memperjuangkan hak-hak mereka jika akses
    keadilan tidak ditingkatkan.

    "Oleh sebab itu kami berharap bapak
    dan ibu perwakilan dari provinsi dan kabupaten yang hadir di sini dapat
    menjadi ujung tombak dalam mengusung suksesnya pencapaian akses
    terhadap keadilan di Indonesia," harap Paskah.

    Menurut
    Direktur Hukum dan HAM Diani Sadiawati, akses keadilan yang hendak
    disasar ada delapan bidang. Bidang yang dimaksud adalah bidang
    reformasi hukum dan peradilan, bantuan hukum, tata kelola pemerintahan
    daerah, tanah dan sumber daya alam, kelompok perempuan, anak, kelompok
    tenaga kerja, dan kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan.

    Paskah
    secara tegas mengatakan bahwa program ini murni dari pemerintah dan
    memiliki satu tujuan jangka panjang. "Program ini untuk mengatasi
    kemiskinan dan menutup peluang-peluang pemiskinan. Harapan ke depannya
    kita bisa memiliki akses pelayanan yang baik dalam bidang pendidikan,
    kesehatan, perumahan, dan rakyat bisa menabung seperti yang telah
    dirasakan oleh rakyat Malaysia dan Singapura," kata Paskah yang dalam
    acara tersebut juga dihadiri perwakilan UNDP, Alison Moore.

    Program
    ini, menurut Diani, tidak lepas dari Program Nasional Pemberdayaan
    Masyarakat (PNPM). "Peningkatan akses terhadap keadilan di daerah ini
    dalam rangka mendukung dan menguatkan PNPM," ungkap Diani.

      Current date/time is Tue Dec 06, 2016 7:48 am