Keanehan Dalam Proses Pengesahan RUU Rahasia Negara

    Share


    Registration date : 1970-01-01

    hot tread Keanehan Dalam Proses Pengesahan RUU Rahasia Negara

    Post by  on Fri Feb 06, 2009 5:57 pm

    JAKARTA, JUMAT — Pernyataan DPR RI yang menyebutkan
    bahwa RUU Rahasia Negara masih bisa dikembalikan kepada pemerintah
    untuk direvisi dan tidak mungkin ditolak mendapat sorotan tajam The
    Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial).

    Hal itu
    disampaikan oleh Koordinator Database Imparsial, Otto Pratama, di
    Jakarta, Jumat (6/2). Otto menjabarkan beberapa keanehan, baik dalam
    proses pengesahan RUU, maupun isi RUU sendiri, yaitu RUU ini tidak
    mengalami perubahan substansial setelah dikembalikan pada Mei 2008,
    waktu pengerjaan sangat mepet karena anggota DPR fokus pada persiapan
    pemilu, RUU ini tidak mendesak karena sudah ada UU Hak Cipta dan UU
    Dagang yang di dalamnya ada pengaturan kerahasiaan negara, dalam
    pengerjaan RUU langsung di bawah Komisi I DPR tanpa pembentukan Pansus,
    definisi dan ruang lingkup ‘rahasia’ dalam RUU belum jelas dan terlalu
    luas, isi dari RUU bertentangan dengan UU Kebebasan Informasi Publik
    (KIP) yang sudah disahkan dan bertentangan dengan peraturan PBB tentang
    transparasi pertahanan negara, dan banyak isi dari RUU yang patut
    dikritik.

    “Kita patut cemas dengan situasi ini. Kita ngeri,”
    ungkap Direktur Managerial Imparsial Rusdi Marpaung yang menemani Otto.
    Menurut Rusdi, dengan disahkannya RUU ini, maka korupsi akan semakin
    meluas dan sulit diatasi, kasus-kasus seperti kematian Munir (salah
    satu pendiri Imparsial), Semanggi I dan Semanggi II atau Trisakti akan
    semakin gelap, serta akan membuka lebar potensi pelanggaran HAM dan
    kebebasan masyarakat sipil.

    Imparsial, sebagaimana disampaikan
    oleh Rusdi, mengendus ada beberapa motif di balik pengesahan RUU ini.
    “Pertama aspek politik. Jusuf Kalla yang adalah orang bisnis dan Golkar
    menjadi pihak yang paling men-support RUU ini. Adapun Ketua
    Komisi I (yang bertanggung jawab atas RUU ini) adalah Theo Sambuaga
    yang juga orang Golkar. Kedua adalah aspek ekonomi. RUU ini sudah
    dianggarkan, artinya sudah menjadi tanggung jawab (Komisi I) untuk
    dapat menyelesaikannya. Masalahnya, aspek kualitas isi dari RUU
    tersebut diabaikan,” ungkap Rusdi tegas.

    Sadar bahwa ini
    adalah isu yang sangat berbahaya bagi kelangsungan demokrasi di
    Indonesia, maka Imparsial bersama koalisinya, seperti disampaikan
    Rusdi, akan melakukan lobi politik dan berkampanye supaya RUU ini
    ditunda dan mereka yang mendukung disahkannya RUU ini supaya tidak
    dipilih dalam pemilu nanti.

      Current date/time is Sat Dec 03, 2016 5:16 am