Parpol, Ganjalan RUU Tipikor

    Share


    Registration date : 1970-01-01

    hot tread Parpol, Ganjalan RUU Tipikor

    Post by  on Sun Feb 08, 2009 5:30 pm

    JAKARTA, MINGGU - Tahun 2009 sebenarnya tahun
    penentuan 'hidup-matinya' pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor).
    Mahkamah Konstitusi, melalui putusan nomor 012-016-019/PUU-IV/2006,
    'menitahkan' pemerintah dan DPR segera memperkuat basis konstitusi
    pemberantasan korupsi melalui pembentukan Undang-Undang Pengadilan
    Tipikor, dengan batas waktu 19 Desember 2009.
    Dengan
    mempertimbangkan bahwa perhelatan pesta demokrasi legislatif dan
    presiden pada bulan April dan Juli, yang akan membuat sibuk para
    anggota dewan yang kembali mencalonkan diri, maka tidak berlebihan jika
    dikatakan batas waktu pembahasan RUU Pengadilan Tipikor sudah mencapai
    ambang titik krisis.
    Faktanya, di Pansus RUU Pengadilan Tipikor
    sendiri, hampir 70 persen anggotanya mencalonkan kembali di pemilihan
    legislatif 2009. Beberapa di antaranya adalah T Gayus Lumbuun, anggota
    FPDIP daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur I, Lukman Hakim Saifuddin,
    anggota FPPP dapil Jawa Tengah VI, dan Mustokoweni Murdi, anggota F
    Golkar dapil Jatim VII.Sampai saat ini pembahasan rancangan
    undang-undang tersebut masih dalam tahap rapat dengar pendapat umum.
    Belum
    ada satu pun fraksi di DPR yang menyetorkan daftar isian masalah (DIM).
    Padahal, masa sidang DPR segera berakhir pada tanggal 6 Maret 2009.
    Menurut
    Koordinator Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption
    Watch Emerson Juntho, belum tuntasnya pembahasan ini dapat dimaknai
    bahwa partai politik yang memiliki fungsionaris di DPR tidak memiliki
    komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi, termasuk RUU Pengadilan
    Tipikor.
    "Sampai saat ini belum ada penyataan dari masing-masing
    pimpinan parpol bahwa mereka mendukung keberadaan pengadilan tipikor.
    Tidak ada pimpinan parpol yang menginstruksikan kadernya yang menjadi
    anggota Pansus RUU Pengadilan Tipikor untuk mempercepat proses
    pembahasan tersebut," ujar Emerson pada konferensi pers, Minggu (8/2)
    di kantor ICW, Jakarta.
    Dengan demikian, lanjut Emerson, ada
    kesan pimpinan parpol membiarkan proses pembahasan tanpa ada kepastian.
    Bahkan, bukan tidak mungkin jika pimpinan parpol sengaja membiarkan
    pengadilan tipikor dibubarkan dan persidangan terdakwa korupsi kembali
    ke pengadilan umum.
    Dikatakan Emerson, ada tanda-tanda bahwa
    terkatung-katungnya RUU Pengadilan Tipikor adalah bentuk ketidaksukaan
    sebagian anggota DPR terhadap keberadaan pengadilan tipikor. Dalam
    kurun waktu singkat saja, setidaknya delapan anggota DPR telah diseret
    ke pengadilan tipikor. Enam di antaranya, Saleh Djasit, Noor Adenan
    Razak, Al Amin Nasution, Hamka Yamdu, Anthony Zedra, dan Sarjan Taher,
    telah divonis.
    Sementara itu, dua orang lainnya, Bulyan Royan dan
    Yusuf Emir Faisal, masih menjalani proses persidangan. Bahkan, Yusuf
    Faisal telah didakwa hukuman 10 tahun kurungan penjara oleh tim jaksa
    penuntut umum, Minggu lalu.
    Saat ini sebenarnya sejumlah
    fungsionaris dari fraksi Golkar, PDIP, Demokrat, dan PKS, telah
    menyatakan komitmennya dalam menyelesaikan RUU Pengadilan Tipikor
    sebelum pemilu legislatif.
    Ketua DPR Agung Laksono, yang berasal
    dari fraksi Golkar, bahkan telah menyampaikan komitmennya secara
    terbuka. Namun, di sinilah konsistensi partai politik diuji.
    Menurut
    Emerson, jika keempat parpol tersebut benar-benar berkomitmen, dia
    optimis pembahasan RUU Pengadilan Tipikor bakal rampung. Pasalnya
    jumlah kursi keempat parpol tersebut berjumlah 337 kursi, atau lebih
    dari separuh kursi di DPR yang berjumlah 550.

      Current date/time is Tue Dec 06, 2016 7:48 am