DPR Lambat, ICW Segera Keluarkan Perppu Tipikor

    Share


    Registration date : 1970-01-01

    hot tread DPR Lambat, ICW Segera Keluarkan Perppu Tipikor

    Post by  on Sun Feb 08, 2009 5:31 pm

    JAKARTA, MINGGU - Indonesia Corruption Watch segera
    mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
    versi masyarakat, terkait lambatnya pembahasan rancangan undang-undang
    pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) yang saat ini berada di
    tangan DPR.
    Rencananya, perppu versi masyarakat ini akan
    diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum pemilihan
    umum legislatif sebagai pembanding perppu Presiden dan bentuk
    partisipasi aktif masyarakat. "Jangan sampai perppu (presiden) cuma
    adopsi dari RUU Pengadilan Tipikor," ujar Koordinator Bidang Hukum dan
    Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch Emerson Juntho pada
    jumpa pers, Minggu (8/2) di Kantor ICW, Jakarta.
    Sementaaa itu,
    peneliti hukum ICW Febri Diansyah menyatakan, secara substansi, ICW
    cenderung setuju pada pembentukan pengadilan tipikor hanya di lima
    region, yang mewakili masing-masing wilayah di Sumatra, Jawa,
    Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Febri khawatir, jika pengadilan
    tipikor terdapat di semua kabupaten/kota, hal ini menjadi tidak efektif.
    Sebelumnya,
    staf ahli bidang hukum kepresidenan Denny Indrayana mengatakan, ada
    kemungkinan Presiden SBY mengeluarkan perppu yang dapat memberikan
    dasar hukum bagi keberadaan pengadilan tipikor jika pembahasan RUU
    Pengadilan Tipikor tidak selesai hingga waktu yang ditargetkan Mahkamah
    Konstitusi, yakni 19 Desember 2009.
    Sampai saat ini, pembahasan
    RUU Pengadilan Tipikor sendiri baru mencapai tahap rapat dengar
    pendapat umum (RDPU), yang melibatkan sejumlah ahli dan pihak-pihak
    terkait. Padahal, masa sidang DPR akan segera berakhir paling lambat 6
    Maret 2009.
    Setelah itu, para anggota Dewan akan disibukkan
    dengan pemilu legislatif dan presiden 2009. Dengan demikian, mengingat
    proses pembahasan saat ini baru mencapai tahap RDPU, penerbitan perppu
    oleh Presiden SBY menjadi harga mati. Dikhawatirkan, jika perppu
    tersebut tidak segera diterbitkan, maka penanganan korupsi kembali ke
    pengadilan umum, yang tidak terbukti memiliki prestasi dalam menangani
    kasus korupsi.
    Sepanjang tahun 2005-2008 misalnya, dari total
    1421 terdakwa korupsi yang diseret ke pengadilan umum, lebih dari 600
    di antaranya dibebaskan. Khusus di tahun 2008, data ICW melansir bahwa
    277 dari 444 terdakwa korupsi, atau sekitar 62,38 persen, telah divonis
    bebas.
    Sementara itu, 167 terdakwa yang dijatuhi hukuman, hanya
    1,34 persen saja yang diganjar hukuman lebih 5 tahun penjara."Pada
    tahun 2008, pengadilan umum menjelma menjadi kuburan bagi pemberantasan
    korupsi," ujar Emerson baru-baru ini.
    Sementara itu, Wakil Ketua
    KPK M Jasin sendiri berharap agar pengadilan tipikor harus tetap ada
    karena keberadaannya selama ini terbukti efektif dalam pengusutan
    perkara korupsi. Maka itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa
    harapan suksesnya upaya pemberantasan korupsi tergantung pada
    pengadilan korupsi, yang nasibnya kini sedang berada di ujung tanduk.

      Current date/time is Sun Dec 04, 2016 11:17 pm