Banjarmasin Kesulitan Terapkan Perda Sampah

    Share


    Registration date : 1970-01-01

    hot tread Banjarmasin Kesulitan Terapkan Perda Sampah

    Post by  on Sun Feb 08, 2009 5:35 pm

    BANJARMASIN, MINGGU Pemerintah Kota (Pemkot)
    Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kesulitan menerapkan peraturan daerah
    (perda) tentang sampah. Padahal, jika ketahuan melanggar, sanksi
    kurungan atau denda sejumlah uang terhadap warga harus siap diterima.

    "Padahal
    perda tersebut sangat dibutuhkan untuk diberlakukan dalam upaya
    mewujudkan kebersihan kota ini dalam kaitan dengan penilaian Adipura
    nanti," kata Kepala Dinas Kebersihan Kota Banjarmasin Sayidin Noor,
    Minggu (8/2).

    Menurut dia, kesulitan penerapan perda tersebut
    karena melibatkan banyak pihak seperti unsur kejaksaan dan kepolisian,
    mengingat Pemkot Banjarmasin tidak memiliki petugas penyidik pegawai
    negeri sipil (PPNS) yang jumlahnya memadai. "Padahal, untuk
    memberlakukan perda itu perlu petugas PPNS yang jumlahnya mencukupi,
    seperti di Kota Surabaya, kalau tidak salah terdapat 30 PPNS yang
    selalu melakukan razia terhadap pelanggar peraturan kebersihan kota,"
    ujarnya.

    Sementara itu, Pemkot Banjarmasin yang jumlah
    PPNS-nya tidak memadai, apabila warga tertangkap tangan membuang sampah
    secara sembarangan sesuai perda, terpaksa pelanggar harus diserahkan ke
    kejaksaan atau kepolisian sebagai penyidik. "Kondisi seperti itu yang
    menyulitkan pemkot menegakkan perda tentang sampah," tambah Sayidin.

    Seandainya
    jumlah petugas PPNS memadai, lanjut Sayidin, warga yang melanggar perda
    tersebut bisa langsung disidik untuk segera diproses secara hukum
    sesuai perundang-undangan yang berlaku. "Perda sampah di Kota
    Banjarmasin sudah satu tahun ini diberlakukan, tetapi karena kekurangan
    petugas PPNS, maka penerapannya kurang intensif, bahkan ada yang
    menganggap perda itu mandul," jelasnya.

      Current date/time is Wed Dec 07, 2016 12:55 am