PLO di Persimpangan Jalan

    Share


    Registration date : 1970-01-01

    hot tread PLO di Persimpangan Jalan

    Post by  on Sun Feb 08, 2009 5:50 pm

    Pernyataan kepala biro politik Hamas, Khaled Meshaal,
    hari Rabu (28/1) di Doha, Qatar, untuk mengganti lembaga PLO dengan
    wadah baru, menuai polemik tajam di kalangan elite Palestina. Tentu
    yang paling berang dengan pernyataan Meshaal itu adalah Presiden
    Otoritas Palestina Mahmoud Abbas. Lembaga PLO pun kini menjadi sorotan
    media massa.

    Meshaal saat itu dalam sebuah acara perayaan
    ”kemenangan” Jalur Gaza mengungkapkan faksi-faksi Palestina sedang
    mempelajari pembentukan wadah baru sebagai pengganti PLO (Organisasi
    Pembebasan Palestina).

    Menurut Meshaal, faksi-faksi perlawanan
    Palestina sejak empat tahun lalu dilarang masuk lembaga PLO. ”PLO dalam
    kondisi seperti sekarang ini tidak bisa dijadikan sebagai rujukan
    nasional Palestina,” tutur Meshaal.

    Presiden Abbas dalam sebuah
    forum pertemuan dengan warga Palestina yang berdomisili di Mesir,
    Minggu (1/2) malam, menegaskan tidak akan ada dialog dengan mereka yang
    menolak PLO. ”Hamas harus mengakui bahwa PLO adalah wakil satu- satunya
    yang sah bagi rakyat Palestina,” ujar Abbas.

    Pemimpin Hamas yang
    lain, Muhammad Nazzal, membantah jika Meshaal ingin membentuk wadah
    baru untuk menggantikan PLO. Menurut Nazzal, Khaled Meshaal bermaksud
    membentuk wadah yang menghimpun kelompok-kelompok yang tidak tertampung
    dalam lembaga PLO dan bukan menggantikan lembaga PLO itu sendiri.

    PLO
    didirikan dan disahkan para pemimpin Arab dalam Konferensi Tingkat
    Tinggi (KTT) Arab di Kairo tahun 1964. Ahmad Shukeiri ditunjuk sebagai
    Ketua PLO pertama (1964-1967). Yahya Hammuda sebagai ketua PLO kedua
    (1967-1969). Yasser Arafat, ketua PLO ketiga (1968-2004). Mahmoud
    Abbas, ketua PLO keempat (2004-hingga saat ini).

    Almarhum
    Pemimpin Palestina Yasser Arafat, sebelum faksi-faksi Palestina
    bergabung masuk PLO pada tahun 1969, menyebut PLO hanya sekadar
    institusi resmi yang dibentuk para pemimpin Arab melalui forum KTT Arab.

    Para
    elite baru PLO, terutama Yasser Arafat dan koleganya, dengan digalang
    faksi Fatah, berhasil melobi para pemimpin Arab dalam forum KTT Arab di
    Rabat tahun 1974 untuk mengakui PLO sebagai satu-satunya wakil sah
    rakyat Palestina.

    PLO kemudian diakui 120 negara sebagai wakil
    satu-satunya yang sah bagi rakyat Palestina dan gerakan perlawanan
    terhadap pendudukan Israel dengan basis massa di Tepi Barat, Jalur
    Gaza, dan wilayah pengasingan.

    Pemimpin PLO saat itu, Yasser
    Arafat, untuk pertama kalinya pada tahun 1974 diundang majelis umum
    (MU) PBB untuk menyampaikan orasi perjuangan politiknya dalam forum
    sidang MU PBB di New York.

    Sejak tahun 1974 hingga awal tahun
    1990-an, PLO dengan berbagai institusi yang berada di bawah payungnya
    serta-merta menjadi wadah tertinggi dan pusat pengambilan keputusan
    dalam sistem politik Palestina.

    Sejak awal tahun 1990-an,
    pimpinan PLO, khususnya Yasser Arafat, mengubah haluan perjuangan
    Palestina dari militer ke jalur politik, dengan menerima kesepakatan
    damai Oslo tahun 1993. Kesepakatan Oslo itu mengantarkan Yasser Arafat
    dan teman-teman seperjuangannya kembali ke Jalur Gaza dan Tepi Barat
    pada tahun 1994, menyusul penerapan otonomi Palestina di dua wilayah
    Palestina tersebut.

    Terjepit

    Arafat saat
    itu menerima opsi kesepakatan Oslo, lantaran ia terjepit secara politik
    akibat hasil perang Teluk II tahun 1991 yang memaksa Irak hengkang dari
    Kuwait. Yasser Arafat dikenal pendukung kuat Presiden Irak Saddam
    Hussein saat itu.

    Pascakesepakatan Oslo tahun 1993, peran PLO
    perlahan redup. Institusi-institusi di bawah pemerintah otonomi
    Palestina (PA) hasil kesepakatan Oslo itu menggantikan peran institusi
    di bawah payung PLO. Misalnya, Kementerian Kerja Sama Internasional
    dalam tubuh PA, menggeser peran biro politik PLO dalam hal pengambilan
    kebijakan luar negeri Palestina.

    Lembaga parlemen Palestina
    dalam PA menggantikan peran Majelis Nasional Palestina dalam wadah PLO,
    menyangkut urusan aspirasi rakyat dan parlemen.

    Seiring
    terbentuknya pemerintah otonomi Palestina itu, Hamas sebagai kekuatan
    politik Islam di Palestina makin menguat. Hamas didirikan oleh Sheikh
    Ahmed Yasin pada tahun 1987, menyusul meletupnya intifadah pertama pada
    tahun 1987.

    Pada era tahun 1990-an, Hamas tampil sebagai
    kekuatan oposisi utama terhadap kesepakatan Oslo dan pemerintah otonomi
    Palestina. Hamas menolak ikut serta dalam pemilu legislatif pertama
    pemerintah otonomi Palestina tahun 1996.

    Namun, berkat
    kepemimpinan karismatis Yasser Arafat saat itu, kekuatan-kekuatan
    oposisi, baik di luar lingkaran PLO seperti Hamas dan Jihad Islami
    maupun di dalam tubuh PLO semacam Front Rakyat untuk Pembebasan
    Palestina (PFLP) dan Front Demokrasi untuk Pembebasan Palestina (DFLP),
    berhasil dinetralisir. Yasser Arafat membuat institusi-institusi
    tersebut tetap tampak kuat dan harmonis.

    Posisi PLO saat itu
    sudah tergeser pemerintah otonomi Palestina. Akan tetapi, pascapemilu
    legislatif bulan Januari 2006 yang dimenangi Hamas secara mutlak,
    ditambah pula wafatnya Yasser Arafat, membuat institusi-institusi kunci
    dalam pemerintah otonomi dikuasai Hamas, seperti lembaga eksekutif
    (pemerintah otonomi) dan yudikatif (parlemen).

    Posisi Mahmoud
    Abbas sebagai Presiden Otoritas Palestina pascawafatnya Yasser Arafat
    menjadi lemah dan terjepit. Inilah yang memaksa Presiden Abbas
    menghidupkan dan menggerakkan kembali lembaga PLO yang dahulu ikut
    melemahkannya. Abbas sering menggelar pertemuan di jajaran PLO untuk
    mengambil keputusan penting, seperti Majelis Pusat PLO dan Majelis
    Nasional PLO.

    Manuver Abbas

    Manuver
    Abbas itulah yang membuat Hamas kesal. Hamas merasa dijepit dari luar
    dan dalam. Dari luar, Pemerintah Hamas diblokade AS dan Israel. Dari
    dalam, Hamas merasa digerogoti oleh PLO yang digalang oleh Presiden
    Abbas dan koleganya.

    Pernyataan Khaled Meshaal secara
    mengejutkan, pekan lalu, merupakan refleksi dari keputusasaan pemimpin
    Hamas itu atas upaya yang terus gagal untuk mereformasi lembaga PLO
    sejak kesepakatan Kairo tahun 2005 hingga saat ini.

    Hal itu
    sekaligus refleksi dari makin kerasnya fenomena perebutan kekuasaan di
    kalangan elite Palestina, pasca-agresi Israel ke Jalur Gaza yang
    berlangsung 22 hari itu. Terjadi upaya untuk merebut tempat pengambil
    keputusan, seperti PLO dan lembaga otoritas Palestina.

    PLO kini
    masih ada di tangan Abbas, sedangkan otoritas Palestina lumpuh akibat
    dwi kekuasaan antara Hamas yang menguasai parlemen dan pemerintah di
    satu pihak serta Mahmoud Abbas dan Fatah yang menguasai lembaga
    kepresidenan.

      Current date/time is Sun Dec 04, 2016 4:50 am