DPR Merupakan Departemen Terkorup di INDONESIA

    Share

    --.666
    Super Moderator
    Super Moderator

    Male
    Jumlah posting : 666
    Age : 98
    Location : GATE FREEDOM
    Job/hobbies : MARKETING / HIKING ,TRAVELING, CAMPING, JUMPING , MALING , SISKAMLING, MANCING , FUCKING & SINGING..
    Registration date : 2008-08-05

    hot tread DPR Merupakan Departemen Terkorup di INDONESIA

    Post by --.666 on Tue Aug 05, 2008 11:06 pm

    Ternyata setelah melalu Penelitian dan pengecekan dari beberapa pihak yang bersangkutan mengenai audit keuangan Negara yang sering kita sebut ICW .. maka di putuskan ternyata pihak yang terkorup di Indonesia adalah dari Kalangan Wakil Rakyat sendiri ( DPR ).
    Hal ini di buktikan dengan semaraknya kasus kasus korupsi di tubuh DPR dari Korupsi uang hingga ke iming iming SEX... Betapa bobroknya ahlak dan martabat para dewan kita ini, belum lagi terlibatnya anggota menteri kita dengan kasus dugaan KORUPSI ,... mau dibawa kemana negara kita ini kalau semuanya mengutamakan budaya KORUP!
    sedikit kutipan tentang segelintir menteri yang terkena kasus KORUP .

    JAKARTA, SELASA - Ketua Plh PKN Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Roy BB Janis minta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menonaktifkan Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzeta dan Menhut MS Kaban sebagai menteri agar mempermudah pemeriksaan terkait kasus korupsi dana Bank Indonesia (BI). "Penonaktifkan itu perlu untuk mempermudah pemeriksaan keduanya, sehingga kabinet tidak terganggu," kata Roy Janis kepada wartawan, Selasa (5/8).

    Roy mengatakan hal tersebut mengomentari keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan tidak akan menonaktifkan kedua pembantunya tersebut, sebelum ada bukti-bukti dari pengadilan.

    Menurut Roy, langkah ini perlu dilakukan sejak yang bersangkutan menjalani proses hukum kasus aliran dana BI, sebagaimana dikatakan anggota DPR RI Hamka Yandhu di pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

    Namun, Roy maklum terhadap langkah Presiden yang tidak langsung memecat Paskah dan Kaban. "Keputusan Presiden itu bisa dimaklumi karena dia menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah. Kecuali setelah mendapat pandangan hukum dari ahli-ahli di sekitarnya," ujarnya.

    Sementara peneliti hukum ICW, Febridiansyah menegaskan, meski kedudukan Menhut MS Kaban dan Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta 'selamat' untuk sementara, namun proses hukum atas keduanya harus tetap dilakukan. "Kami mendesak KPK memprioritaskan kasus Kaban dan Paskah," katanya.

    Menurut Febri, kesaksian Hamka Yandhu di Pengadilan Tipikor bisa menjadi landasan pemeriksan lanjutan kepada kedua menteri itu. Dilihat dari alat bukti lain berupa surat-surat, saksi lain, dan aliran uang, KPK harus tegas menjelaskan keterlibatan Kaban dan Paskah dalam aliran dana BI itu. (Persda Network/js)

      Current date/time is Thu Dec 08, 2016 2:51 pm