Tahun 2009, KPK Lebih Garang

    Share

    Admin
    FB3 ADMIN
    FB3 ADMIN

    Male
    Jumlah posting : 403
    Age : 32
    Location : indonesia
    Job/hobbies : programmers
    Registration date : 2008-08-01

    hot tread Tahun 2009, KPK Lebih Garang

    Post by Admin on Tue Jan 13, 2009 9:30 am



    JAKARTA, SENIN - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar menegaskan, mulai 2009, KPK akan menangkap siapa saja, baik pejabat negara maupun swasta yang melakukan tindak pidana korupsi.

    "Sepanjang 2008 KPK sudah melakukan pembinaan dan sosialisasi UU 30 tahun 2003 tentang pemberantasan korupsi. Jadi tidak ada ampun lagi, mulai 2009 KPK akan menangkap siapa saja yang melakukan tindak pidana korupsi," tegas Antasari Azhar dalam Diskusi Agenda 23 Wacana Dari Slipi Partai Golkar, Senin (12/1) di DPP Partai Golkar.

    Selain Antasri Azhar tampil juga mantan Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Andi Matalatta, Jampidsus Marwan Effendy dan dari kalangan pers Saur Hutabarat, dengan moderator Wakil Ketua Komisi III DPR RI DR Aziz Syamsuddin.

    Menurut Antasari Azhar, dalam UU No 30/2003 itu ada 30 pasal, dua diantaranya mengatur tentang pemeriksaan, penyidikan dan penangkapan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, dan 28 pasal lainnya mengatur tentang suap menyuap, monitoring dan kajian adminstarasi negara atau pemerintahan serta mekanisme kerja KPK lainnya.

    Menurutnya, kalau UU No 30/2003 itu dilanggar, maka itu artinya para pelanggar sudah melakukan praktik tindak pidana korupsi. Karena itu tidak ada ampun lagi bagi mereka yang melakukan pelanggaran UU tersebut.

    "Jadi tidak ada lagi tebang pilih terhadap pejabat negara maupun swasta. KPK sudah memberikan pembinaan kepada pejabat di 38 Departemen Pemerintah," tandasnya.

    Baginya, kejahatan korupsi itu seperti kubangan lumpur yang mengalir dari hulu ke hilir. Dibersihkan lalu kotor lagi. Dibersihkan kotor lagi, begitu sterusnya. Karena itu diperlukan sistem yang betul-betul bagus dan kuat untuk memberantasnya.

    Mantan jaksa itu mengatakan, salah satu upaya memutus rantai pelanggaran tindak pidana korupsi di pemerintahan adalah dengan melakukan pengesahan anggaran pengeluaran belanja negara (APBN) setahun sebelum masuk tahun anggaran baru. Kalau selama ini, empat bulan menjelang akhir tahun, baru APBN disahkan di DPR.

    "Itu artinya, anggaran tahun lalu belum habis, anggaran baru sudah masuk. Kelebihan anggaran tahun lalu itu kemudian dikorupsi. Ketika diperiksa, mengapa proyek-proyek baru dilaksanakan empat bulan menjelang akhir tahun? Lalu dijawab karena anggarannya memang baru keluar. Kenapa baru keluar? Karena anggarannya baru disahkan empat bulan lalu," papar Antasari.

    Antasari minta kepada pemerintah dan DPR untuk tidak lagi mensahkan APBN empat bulan menjelang akhir tahun. Tetapi setahun sebelumnya, supaya tidak ada lagi kelebihan anggaran dan kemudian dikorupsi.

    "Inilah salah satu cara memangkas praktik tindak pidana korupsi dari hulu hingga hilir," ujar Ketua KPK Antasasi Azhar




      Current date/time is Sun Dec 11, 2016 8:43 pm